Mataram - Sudah setahun lebih Gunung Rinjani jadi UNESCO Global Geopark. Namun pengelolaannya dinilai masih belum memperlihatkan arah yang terang.
Permasalahan pengelolaan geopark muncul salah satunya ditengarai sebab tidak adanya landasan aturan dan alokasi anggaran yang jelas. UNESCO Global Geopark harusnya tidak dikelola menyerupai itu.
"Seandainya dibuat tubuh khusus untuk pengelolaan geopark dengan penganggaran tersendiri, mungkin geopark lebih ada kiprahnya," ungkap Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Nusa Tenggara (IAGI Nusra) Kusnadi ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (7/5/2019).
"Kalau di Asia harus ada intervensi pemerintah. Kalau Eropa biasanya pemerintah hanya menstimulus atau cukup memperlihatkan pemberian kebijakan saja, masyarakatnya sudah bisa mandiri," ujar Kusnadi yang juga pernah mengikuti Regional Course se-Asia Pasifik di Geopark Langkawi Malaysia pada Oktober 2018 lalu.
BACA JUGA: IAGI Pertanyakan Pengelolaan Gunung Rinjani Setelah Setahun Makara Geopark
Ada dua solusi yang bisa diambil dalam pengelolaan geopark, yaitu dijadikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau tubuh perjuangan tersendiri yang dikelola sebagai BUMD.
"Yang paling penting juga memang harus ada champions apapun bentuk organisasinya. Intinya orang yang memimpin punya will dan koneksi yang berpengaruh serta kemampuan managerial yang bagus. Percuma jikalau dijadikan BUMD jikalau nantinya yang memimpin hanya profit oriented, kan tidak sejalan dengan jiwa geopark," jelasnya.
Moto keberadaan suatu geopark yaitu 'memuliakan bumi, menyejahterakan masyarakat'. Karena itu masyarakat dipersyaratkan harus ikut berpartisipasi dan mempunyai tugas yang berpengaruh di dalam pengelolaan geopark. Sumber detik.com
Posting Komentar