Lombok Dinilai Belum Maksimalkan Wisata Halal

Mataram - Lombok merupakan salah satu destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Tapi berdasarkan Komunitas Tourism Watch, pengelolaannya belum maksimal.

Awal bulan April tahun 2019 ini saja di tingkat nasional, pariwisata Lombok kembali ditetapkan sebagai tempat dengan destinasi terbaik yang dinilai sangat berpotensi mengelola wisata halal. Lombok juga pernah menyabet pelbagai penghargaan di tingkat global. Di antara prestasi yang sanggup disebut contohnya di tahun 2015 kemudian ada dua kategori prestasi yang berhasil disematkan.

Dua penghargaan itu didapat dari World Halal Travel Awards (WHTA), dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination.

Berdasarkan capaian prestasi itu, Ketua Komunitas Tourism Watch Idham Kholid dikala berbincang dengan detikTravel pada Kamis (25/4/2019), berharap semoga Pemprov NTB sanggup memperkuat tata kelola pengembangan wisata halal di Lombok.

Masjid Kuno Bayan Lombok Utara (Harianto/detikcom)

Idham menyatakan standar pengembangan yang dipakai juga mestinya diubahsuaikan dengan standar yang ada di Global Muslim Travel Index (GMTI), menyerupai terkait akses, komunikasi, lingkungan dan servis.

"Itu sudah menjadi standar global juga standar yang ada di kementerian," ujar dia.

Keseriusan pengelolaan wisata halal ini juga perlu didukung dengan arah dan porsi kebijakan Pemprov NTB di masa Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah. Idham menyatakan alokasi perencanaan wisata halal tidak nampak spesifik tertuang dalam RPJMD.

"Dispar dan Kemenpar mengklaim sudah menjalankan jadwal pariwisata halal di NTB, khususnya servis. Kecuali destinasi masih belum ada menyerupai di amanat perda (Perda). Tapi memang tidak disebutkan di RPJMD, yang disebutkan itu hanya secara umum," ungkap Idham.

BACA JUGA: 10 Destinasi yang Jadikan RI Juara Wisata Halal

Masalah lain yang dihadapi, kata Idham bahwa masyarakat dan pelaku perjuangan pariwisata secara menyeluruh masih belum satu kesepahaman dengan istilah dan penerapan wisata halal. Sehingga seringkali menjadi pro dan kontra.

Kendati pun sudah ada standar dari GMTI. Akan tetapi bila Perda diaplikasikan dengan konsisten, maka akan sanggup menguatkan pengelolaan wisata halal, baik dari sisi destinasi, kelembagaan dan industri.

"Intinya standar di GMTI dan amanah Perda itu jalan, maka jalanlah pariwisata halal kita," kata dia.

Sumber detik.com